Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

November 25, 2019 0 By admin

Jakarta – ditjenmiltun.net. Jum’at, 22 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Sadiman, S.H., M.M.

Tindak Lanjut Penyusunan Renstra ini dihadiri oleh para pejabat Eselon III, IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan penyusunan ini, Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari BAPPENAS yakni Muhammad Nasir.

Sebagaimana diketahui, Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dasar dalam menyusun anggaran sehingga dalam penyusunannya harus sesuai dengan tujuan dari lembaga. Melanjutkan rapat Penyusunan Renstra di Bogor, secara garis besar renstra terdiri dari 4 (empat) BAB.

Dalam BAB I renstra menggambarkan kondisi organisasi secara umum saat ini dalam konteks Man, Money, Manual, Method apakah sudah memadai kemudian menganalisa lingkungan srategis mulai dari:

  • SDM (Sumber Daya Manusia)
  • Dalam pembahasan SDM ini dijelaskan peta jabatan agar bisa melihat beban yang ada dan berapa SDM yang dibutuhkan untuk kedepannya.

  • Sarana dan Prasarana
  • Tidak perlu terlalu detail dan cukup berbentuk grafik, kemudian untuk semua unit menyesuaikan SOP nya.

  • Hasil Capaian
  • Bukan berapa uang yang habis dipakai dan berapa kegiatan yang dilaksanakan melainkan adalah apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung penyelesaian perkara.

  • Identifikasi Isu dari Bisnis Utama, dalam hal ini artinya pembahasannya adalah masalah dan dinarasikan dalam bahasa negatif

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas